Pekanbaru - Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Riau. Pemkab Kampar menerima penghargaan sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., dalam kegiatan strategis kesehatan masyarakat yang berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr Syahrial Abdi, AP., M.Si. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Syahrial Abdi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar atas keberhasilannya menjaga kualitas pengelolaan anggaran kesehatan, khususnya pada sektor pengawasan obat dan makanan.

Ia menilai, pengelolaan DAK Non-Fisik BOK yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas program kesehatan masyarakat di daerah.

“Penggunaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran akan memberikan dampak positif terhadap perlindungan masyarakat, terutama dalam pengawasan obat dan makanan,” ujar Syahrial.

Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah mengatakan penghargaan tersebut menjadi hasil dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran kesehatan.

Menurut dia, dana operasional kesehatan yang tersedia harus mampu mendukung pengawasan langsung di lapangan agar masyarakat terlindungi dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi kesehatan masyarakat Kabupaten Kampar,” kata Ardi.

Ia menambahkan, Pemkab Kampar juga terus memperkuat langkah preventif melalui program pengendalian resistensi antimikroba dan pengembangan Desa Pangan Aman.

Program tersebut, lanjut Ardi, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan dan pola hidup sehat hingga ke tingkat desa.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan jaminan keamanan pangan yang lebih baik sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif,” ujarnya.

Selain penyerahan penghargaan, kegiatan tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya, seperti advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026, monitoring dan evaluasi DAK Non-Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan, serta koordinasi pengendalian resistensi antimikroba.

Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi teknis terkait serapan anggaran DAK sebagai acuan pelaksanaan program tahun 2026. Kabupaten Kampar diharapkan dapat mempertahankan capaian sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan DAK Non-Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau.(Adv)