Kampar - Ancaman kekosongan stok obat di RSUD Bangkinang menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kampar. Anggota Komisi II DPRD Kampar, Ropii Siregar, mengingatkan agar persoalan tersebut segera ditangani demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai semangat program “Kampar Dihati”.

Hal itu disampaikan Ropii usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kampar bersama pihak RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar di ruang rapat Komisi II DPRD Kampar, Senin (18/5/2026).

Menurut Ropii, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu, terutama akibat keterbatasan stok obat di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

“Pelayanan rumah sakit jangan sampai terganggu karena persoalan stok obat. Ini harus segera diselesaikan sebelum berdampak kepada masyarakat,” kata Ropii.

Dalam rapat itu terungkap, pagu anggaran belanja obat RSUD Bangkinang saat ini sebesar Rp6,7 miliar. Namun sebagian besar anggaran telah terserap dan hanya menyisakan sekitar Rp2 miliar.

Sementara kebutuhan belanja obat rumah sakit diperkirakan mencapai Rp1 miliar per bulan. Dengan kondisi tersebut, sisa anggaran diperkirakan hanya cukup memenuhi kebutuhan hingga Juli 2026.

Ropii meminta Pemerintah Kabupaten Kampar segera mengambil langkah antisipasi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan normal. Ia menilai solusi jangka pendek perlu segera dilakukan, termasuk kemungkinan pergeseran anggaran sebelum APBD Perubahan disahkan.

“Jangan sampai masyarakat yang datang berobat justru kesulitan mendapatkan obat karena persoalan anggaran. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Selain itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar itu juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem perencanaan anggaran kesehatan daerah. Menurutnya, kebutuhan obat rumah sakit harus dihitung lebih realistis agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.

“Perencanaan harus lebih matang. Jangan sampai rumah sakit setiap tahun menghadapi ancaman kekurangan obat karena pagu anggaran yang tidak sesuai kebutuhan riil,” katanya.

Ropii menegaskan, sektor kesehatan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program “Kampar Dihati” yang menjadi semangat pembangunan daerah saat ini. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat mencari solusi agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah tetap terjaga.

Sebagai partai pendukung pemerintahan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti, PDI Perjuangan disebutnya memiliki komitmen kuat untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

“PDI Perjuangan bersama pemerintah daerah tentu ingin memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena keterlambatan penanganan persoalan obat,” tutup Ropii.(Adv)