Bangkinang - Memasuki pekan kedua penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), Bupati Kampar Ahmad Yuzar turun langsung memantau pelayanan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (17/4/2026). Monitoring dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski sebagian ASN bekerja dari rumah.

Dalam peninjauan tersebut, Ahmad Yuzar bersama rombongan berkeliling menggunakan sepeda dan sepeda motor. Langkah itu disebut sebagai bentuk dukungan terhadap program efisiensi anggaran, penghematan energi, sekaligus kampanye pola kerja ramah lingkungan.

“Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Ini yang ingin kita pastikan secara langsung di lapangan,” kata Ahmad Yuzar saat monitoring.

Bupati Kampar didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Kampar Riedel Fitri, dan sejumlah kepala OPD.

Adapun lokasi yang dikunjungi di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, hingga Puskesmas Laboy Jaya.

Menurut Ahmad Yuzar, penerapan WFH harus dimaknai sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN agar lebih efektif dan produktif. Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai.

“WFH bukan alasan untuk menurunkan disiplin dan produktivitas. Justru ini menjadi tantangan agar ASN bisa bekerja lebih adaptif dan tetap memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala selama kebijakan WFH diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru sesuai arahan pemerintah pusat.

“Selain memastikan pelayanan publik tetap berjalan, monitoring ini juga bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Ardi.

Dari hasil pemantauan, pelaksanaan WFH di sejumlah OPD disebut berjalan cukup baik. Pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pemkab Kampar memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar pelaksanaan WFH tetap efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.(Adv)