Bangkinang Kota - Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah dan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual di Ruang Media Center Bangkinang Kota, Senin (20/4).

Dalam rakor tersebut, Misharti menegaskan Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mendukung percepatan program rumah rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir MSi dan diikuti jajaran pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Kampar di antaranya Asisten II Bidang Pembangunan dan SDM Drs. Muhammad MSi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dr. Yuli Usman MAg, perwakilan Forkopimda, Badan Pusat Statistik Kampar, Kepala Bagian Ekonomi Purwoko, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kampar.

Misharti mengatakan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok harus diantisipasi melalui langkah konkret, mulai dari pengawasan distribusi pangan hingga pengendalian harga di pasar.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Misharti.

Ia menyebut Pemkab Kampar terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan bahan pokok tetap aman di tengah dinamika pasar.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga mengevaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam forum tersebut, Misharti memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari penyediaan lahan hingga keterjangkauan harga rumah bagi masyarakat.

Meski begitu, ia memastikan Pemkab Kampar siap bersinergi dengan kementerian terkait, pengembang, dan sektor perbankan agar program tersebut dapat berjalan optimal di Kabupaten Kampar.

“Program rumah rakyat sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah daerah siap mendukung percepatan realisasinya,” ujarnya.

Pada agenda sosialisasi jaminan produk halal, Misharti juga mendorong pelaku UMKM di Kampar untuk segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Menurut dia, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

“Dengan sertifikasi halal, produk UMKM Kampar memiliki peluang lebih besar masuk pasar nasional hingga internasional,” tutup Misharti.(Adv)