Pekanbaru - Bupati Kampar Ahmad Yuzar mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau. Komitmen itu disampaikan melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, saat menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Balai Serindit Aula Gubernuran, Pekanbaru, Kamis (16/4).

Rapat tersebut membahas persoalan sengketa lahan dan upaya perbaikan tata kelola perkebunan yang hingga kini masih menjadi perhatian di sejumlah daerah di Riau, termasuk Kabupaten Kampar.

Dalam forum itu, Ardi menegaskan Pemkab Kampar hadir membawa aspirasi masyarakat terkait konflik lahan yang selama ini dinilai membutuhkan dukungan penyelesaian dari pemerintah pusat.

“Kami hadir untuk mensinergikan data dan langkah penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Kampar. Kami berharap keterlibatan BAM DPR RI dapat membantu mengurai hambatan regulasi di tingkat pusat demi kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Ardi.

Menurutnya, persoalan agraria tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas investasi dan pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan langkah bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar penyelesaian konflik dapat berjalan efektif.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu. Sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Riau dan pejabat daerah juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Ardi yang mewakili Bupati Kampar didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Marahalim. Dalam kesempatan itu, Pemkab Kampar turut menyampaikan data dan perkembangan penanganan sengketa lahan yang terjadi di wilayahnya.

Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai persoalan agraria yang disampaikan pemerintah daerah. Ia menilai penyelesaian konflik lahan harus menjadi perhatian serius agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.

“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan masyarakat terkait hak atas tanah. Karena itu, aspirasi daerah akan kami dorong untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat,” ujar Adian.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan solusi konkret dalam menyelesaikan konflik agraria dan memperbaiki tata kelola lahan perkebunan di Riau.

Pemkab Kampar berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga penyelesaian konflik lahan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(Adv)