Bangkinang Kota - Bupati Kampar Ahmad Yuzar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan transparansi dan kinerja usai menerima laporan evaluasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Permintaan itu disampaikan Ahmad Yuzar dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar, Senin (20/4), saat Pansus menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun anggaran berjalan.

“Evaluasi ini harus jadi perhatian serius. OPD dan BUMD tidak hanya dituntut bekerja cepat, tapi juga transparan dan akuntabel dalam setiap program,” kata Ahmad Yuzar di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kampar.

Dalam laporan yang disampaikan, Pansus DPRD menyoroti sejumlah hal, mulai dari optimalisasi serapan anggaran, efektivitas program pembangunan, hingga peningkatan kualitas layanan publik di masing-masing perangkat daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Yuzar menegaskan tidak ada ruang bagi kinerja yang stagnan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Ia meminta seluruh kepala OPD melakukan evaluasi internal dan mempercepat perbaikan di sektor-sektor yang dinilai belum optimal.

“Ini menjadi momentum untuk berbenah. Semua perangkat daerah harus meningkatkan kualitas kerja dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain OPD, Bupati juga menyoroti peran BUMD yang dinilai perlu lebih maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ia meminta manajemen BUMD melakukan pembenahan tata kelola dan meningkatkan profesionalisme.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Ahmad Yuzar menambahkan, evaluasi dari DPRD merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan fungsi pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.

“Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(Adv)