Bangkinang Kota — Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual, Senin (23/2/2026). Rakor ini menyoroti potensi lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan pasar.

Rakor yang digelar melalui Zoom Meeting dari Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti jajaran pemerintah daerah se-Indonesia.

Selain pengendalian inflasi, agenda rakor juga mencakup evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah serta sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk UMKM yang ditargetkan berjalan hingga Oktober mendatang.

Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas strategis. Ia menyoroti kenaikan harga cabai rawit di 195 kabupaten/kota serta komoditas lain seperti beras, daging sapi, ayam, dan telur yang berpotensi meningkat menjelang hari besar keagamaan.

Turut mendampingi Wakil Bupati Kampar, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Asisten II Setda Kampar Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar Yuli Usman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kampar Rusdi Hanip, unsur Forkopimda, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmen untuk terus memantau pergerakan harga di pasar guna menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah yang disiapkan antara lain peningkatan frekuensi pemantauan harga, operasi pasar, serta pengawasan stok bahan pokok di tingkat distributor.

Misharti menegaskan TPID dan dinas terkait diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan stabilitas harga serta mencegah praktik penimbunan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Agar TPID dan dinas terkait meningkatkan frekuensi peninjauan langsung ke pasar tradisional dan distributor untuk memastikan tidak ada permainan harga maupun penimbunan barang pokok,” tegasnya.

Terkait Program 3 Juta Rumah, Pemkab Kampar menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui percepatan perizinan dan penguatan data calon penerima. Saat ini, Kabupaten Kampar disebut masuk tiga besar nasional dalam pelaporan pembebasan BPHTB dengan 1.405 unit hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Usai rapat virtual, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi internal bersama Forkopimda dan TPID guna merumuskan langkah teknis pemantauan stok pangan selama Ramadhan.

Wabup Kampar juga menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi segera menindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung program strategis nasional.(ADV)