Kampar – DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang, Rabu (9/4/2025).

Dalam rapat itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan enam catatan penting yang dinilai harus segera ditindaklanjuti Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti.

Juru bicara Fraksi PKB, Jihad Aqsha, mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah.

Ia menilai kualitas pendidikan harus diperkuat mulai dari kurikulum yang lebih kontekstual, pemerataan tenaga pendidik, hingga peningkatan literasi digital. Sementara sektor kesehatan dinilai perlu peningkatan layanan primer, tenaga medis, dan cakupan jaminan kesehatan.

"Sektor pendidikan dan kesehatan adalah fondasi SDM yang berdaya saing dan harus diprioritaskan," kata Jihad.

Fraksi PKB juga menyoroti absennya program beasiswa mahasiswa Kampar sejak 2016. Menurut Jihad, ketiadaan beasiswa membuat akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu semakin terbatas. PKB meminta pemerintah mengalokasikan kembali anggaran beasiswa mulai tahun depan.

Pada bidang infrastruktur, PKB mengapresiasi capaian pembangunan 2024 namun menilai masih banyak jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum yang belum tersentuh pembangunan. PKB meminta pemerintah memastikan pembangunan tahun 2025 lebih merata dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Di sektor pemerintahan dan reformasi birokrasi, PKB menilai sistem merit ASN belum berjalan optimal, layanan digital masih rendah, dan koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat. PKB mendorong percepatan reformasi birokrasi dan transparansi penganggaran.

Fraksi PKB juga menyoroti adanya tunda bayar sebesar Rp 63 miliar dalam laporan keuangan 2024. PKB menilai masalah itu berdampak pada penyedia jasa hingga perekonomian masyarakat. PKB meminta pemerintah segera mencari solusi untuk menyelesaikan tunda bayar tersebut.

Catatan terakhir terkait penguatan PAD di tengah perubahan fiskal nasional. PKB meminta Bapenda melakukan inovasi, memperluas basis pajak, menertibkan potensi PAD yang belum tergarap, serta meningkatkan edukasi pajak kepada masyarakat.

PKB berharap enam poin tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pembangunan Kampar lebih mandiri dan berkelanjutan ke depan.(Advertorial)