KAMPAR — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kampar mengajukan serangkaian kritik terhadap pengelolaan pemerintahan daerah setelah menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 dalam paripurna DPRD, Rabu (9/4/2025).

Dalam catatan yang dibacakan oleh Min Amir Habib Effendi Pakpahan, fraksi menilai kinerja pengelolaan pendapatan daerah masih memiliki banyak kelemahan. “Rasio PAD yang hanya 14,55 persen menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal,” ujarnya.

Golkar menilai pemerintah belum berhasil mengoptimalkan aset daerah, termasuk tanah dan bangunan yang tidak terpakai. Fraksi juga menyoroti ketergantungan besar daerah terhadap dana pusat.

Tempo mencatat, Golkar menekankan perlunya pemetaan potensi pendapatan baru untuk mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Pada sisi pengeluaran, Golkar menyoroti struktur belanja daerah yang dinilai tidak sehat. Belanja operasi yang menelan 72 persen dari total belanja dianggap terlalu besar dan menghambat pembangunan.

Catatan lain yang disampaikan Fraksi Golkar adalah persoalan pembayaran honor tenaga honorer yang belum sepenuhnya dilunasi oleh beberapa OPD. Fraksi menilai hal tersebut berpotensi menurunkan kinerja pelayanan.

Sorotan tajam juga diarahkan pada tunda bayar APBD 2024. Golkar mendesak penyelesaian segera karena berdampak pada pelaksanaan program pembangunan.

Fraksi menilai kualitas belanja modal perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Mereka juga meminta adanya revitalisasi BUMD yang kontribusinya masih minim.

Dalam bidang kebencanaan dan kedaruratan, Fraksi Golkar menyoroti rendahnya realisasi belanja tak terduga. “Realisasi hanya 8,25 persen, ini menunjukkan rendahnya kesiapsiagaan daerah,” kata Amir.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga disorot, terutama disparitas kepadatan penduduk yang memengaruhi persebaran pembangunan.

Golkar turut mempertanyakan kegagalan pembangunan asrama putri mahasiswa Kampar di Yogyakarta yang dinilai tidak berjalan sesuai rencana.(Advertorial)