Pekanbaru – Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, menghadiri agenda penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 se-Provinsi Riau yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (5/3).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menyelaraskan perencanaan pembangunan menuju tahun anggaran 2026.

Dalam kegiatan itu, Misharti hadir didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad bersama jajaran. Agenda ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta seluruh bupati dan wali kota beserta wakilnya se-Provinsi Riau.

Rangkaian acara diawali dengan paparan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing. Dalam paparannya, ia menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memberikan sejumlah catatan terkait efektivitas perencanaan anggaran.

Evenri menekankan pentingnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran agar penggunaan anggaran lebih efisien dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran BPKP dalam mengawal tata kelola keuangan daerah di Provinsi Riau. Ia juga meminta seluruh kepala daerah menjadikan laporan eksekutif tersebut sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.

Di sela kegiatan, Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti berbagai catatan evaluasi yang disampaikan dalam forum tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Riau. Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini sangat penting agar program kerja yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan,” ujar Misharti.

Ia menambahkan, kehadiran Inspektorat Kabupaten Kampar dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal agar pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan akuntabel.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan serta penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah. Penyerahan dokumen tersebut menjadi tanda komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.(ADV)