KAMPAR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kampar mengajukan sejumlah kritik terhadap LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Rabu, 9 April 2025. Melalui juru bicara Rizki Ananda, fraksi menyampaikan evaluasi komprehensif yang meliputi 13 aspek penting pembangunan daerah.

Dalam pidatonya, Demokrat menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. Mereka menyebut kecamatan perbatasan dan wilayah pelosok masih tertinggal dari sisi infrastruktur dasar. Akses jalan rusak, jembatan sempit, serta minimnya fasilitas publik menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Fraksi Demokrat juga mengevaluasi performa pengelolaan anggaran. Serapan APBD 2024 dinilai belum mencapai target sehingga berpotensi menghambat pencapaian indikator pembangunan daerah. Mereka meminta pemerintah lebih serius dalam perencanaan teknis agar anggaran tidak menjadi tumpukan tanpa realisasi.

Tempo mencatat bahwa Demokrat turut menyoroti kondisi sosial-ekonomi daerah. Meski sejumlah program bantuan digulirkan, angka kemiskinan masih tinggi di beberapa wilayah. Pengangguran, terutama di kelompok usia muda, juga dinilai membutuhkan intervensi melalui pelatihan kerja dan penyediaan lapangan kerja baru.

Dalam sektor pendidikan, Fraksi Demokrat menilai kualitas tenaga pengajar dan fasilitas belajar masih timpang. Hal serupa terjadi pada sektor kesehatan, di mana distribusi tenaga kesehatan dinilai belum merata.

Fraksi Demokrat juga menyoroti birokrasi yang dianggap masih lamban, kurang responsif, dan perlu reformasi nyata. Sementara itu, upaya digitalisasi layanan publik dinilai masih sebatas formalitas tanpa implementasi optimal di lapangan.

Sektor lain yang disorot termasuk pertanian, pariwisata, pengelolaan lingkungan, dan UMKM. Demokrat menilai pemerintah harus mengubah pendekatan menjadi lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(Advertorial)