Bangkinang Kota - Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menekankan pentingnya keseimbangan antara penerapan work from home (WFH) dan work from office (WFO) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Penegasan itu disampaikan Ahmad Yuzar saat memimpin rapat terkait transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang digelar di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Senin (6/4).

Rapat tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, para staf ahli bupati, asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Kampar, serta para kepala bagian.

Menurut Ahmad Yuzar, pengaturan WFH dan WFO tidak bisa diterapkan secara seragam di semua instansi. Setiap perangkat daerah diminta menyesuaikan pola kerja dengan karakteristik tugas masing-masing, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

"WFH bisa diterapkan dalam kondisi tertentu, tetapi pelayanan publik tidak boleh terganggu. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara WFH dan WFO," ujar Ahmad Yuzar.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut mengacu pada arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mendorong perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, Ahmad Yuzar juga menyoroti pentingnya kedisiplinan ASN dalam menjalankan pola kerja fleksibel. Menurutnya, fleksibilitas harus diiringi dengan tanggung jawab serta capaian kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam rapat itu, turut dibahas sistem penilaian kinerja ASN yang akan diperkuat agar lebih objektif dan transparan. Penilaian tidak lagi sekadar administratif, melainkan berbasis pada hasil kerja dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Sejumlah kepala OPD juga menyampaikan kendala dalam penerapan WFH, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital hingga pengawasan kinerja pegawai. Menanggapi hal itu, Bupati Kampar meminta agar penguatan teknologi informasi menjadi prioritas di masing-masing perangkat daerah.

"Pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan untuk mendukung sistem kerja ASN, termasuk dalam pengawasan dan evaluasi kinerja," katanya.

Sebagai tindak lanjut, seluruh OPD diminta menyusun skema penerapan WFH dan WFO yang fleksibel namun tetap berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan evaluasi berkala.

Ahmad Yuzar menegaskan, keseimbangan antara WFH dan WFO menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan produktivitas ASN di tengah perubahan pola kerja birokrasi.

"Yang utama adalah masyarakat tetap terlayani dengan baik. Itu yang tidak boleh ditawar," tutupnya.(ADV)